Time Test Hubungan Kerja Dengan Negara-negara Anggota P3B (BUT)

NO	NEGARA	SAAT BERLAKU EFEKTIF	BENTUK USAHA TETAP
			TES WAKTU
			KONSTRUKSI	INSTALASI	PERAKITAN	KEGIATAN PENGAWASAN	JASA LAINNYA
1	Algeria	01/01/2001	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan/12 bulan
2	Australia	01/07/1993	120 hari	120 hari	120 hari	120 hari	120 hari/12 bulan
3	Austria	01/01/1989	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	3 bulan/12 bulan
4	Bangladesh	01/01/2007	183 hari	183 hari	183 hari	183 hari	91 hari/12 bulan
5	Belgium	01/01/1975	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	183 hari/12 bulan
	-Renegosiasi	01/01/2002	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	3 bulan/12 bulan
6	Brunei Darussalam	01/01/2003	183 hari	3 bulan	3 bulan	183 hari	3 bulan/12 bulan
7	Bulgaria	01/01/1993	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	120 hari/12 bulan
8	Canada	01/01/1980	120 hari	120 hari	120 hari	120 hari	120 hari/12 bulan
	-Renegosiasi	01/01/1999
9	Czech	01/01/1997	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	3 bulan/12 bulan
10	China	01/01/2004	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan/12 bulan
11	Denmark	01/01/1987	6 bulan	3 bulan	3 bulan	6 bulan	3 bulan/12 bulan
12	Egypt	01/01/2003	6 bulan	4 bulan	4 bulan	6 bulan	3 bulan/12 bulan
13	Finland	01/01/1990	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	3 bulan/12 bulan
14	France	01/01/1981	6 bulan	n/a	6 bulan	183 hari/12 bulan	183 hari/12 bulan
15	Germany	01/01/1992	6 bulan	6 bulan	Tidak Ada	Tidak Ada	7,5%1
16	Hungary	01/01/1994	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	4 bulan/12 bulan
17	India	01/01/1988	183 hari	183 hari	183 hari	183 hari	91 hari/12 bulan
18	Iran	01/01/2011	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	183 hari/12 bulan
18	Italy	01/01/1996	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	3 bulan/12 bulan
19	Japan	01/01/1983	6 bulan	6 bulan	Tidak Ada	6 bulan	6 bulan/tahun pajak2
20	Jordan	01/01/1999	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	1 bulan/12 bulan
21	Korea, Republic of	01/01/1990	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	3 bulan/12 bulan
22	Korea, Democratic People’s Republic of	01/01/2005	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan/12 bulan
23	Kuwait	01/01/1999	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan/12 bulan
24	Luxembourg23	01/01/1995	5 bulan	5 bulan	5 bulan	5 bulan	10%3
25	Malaysia	01/01/1987	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	3 bulan/12 bulan
	-Renegosiasi	01/08/2010
26	Mexico	01/01/2005	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	91 hari/12 bulan
27	Mongolia	01/01/2001	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	3 bulan/12 bulan
28	Netherlands	01-01-1971	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	3 bulan/12 bulan
	-Renegosiasi	01/06/1994
	-Renegosiasi II [2]	01/01/2004
29	New Zealand	01/01/1989	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	3 bulan/12 bulan
30	Norway	01/01/1991	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	3 bulan/12 bulan
31	Pakistan	01/01/1991	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	15%4
32	Philippines, The	01/01/1983	6 bulan	3 bulan	3 bulan	6 bulan	183 hari/12 bulan
33	Poland	01/01/1994	183 hari	183 hari	183 hari	183 hari	120 hari/12 bulan
34	Portugal	01/01/2008	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	183 hari/12 bulan
35	Qatar	01/01/2008	6 Bulan	6 Bulan	6 Bulan	6 Bulan	6 Bulan/12 bulan
36	Romania	01/01/2000	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	4 bulan/12 bulan
37	Russia	01/01/2003	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	--- 5
38	Saudi Arabia8	01/01/1989	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
39	Seychelles	01/01/2001	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	3 bulan/12 bulan
40	Singapore	01/01/1992	183 hari	183 hari	183 hari	6 bulan	90 hari/12 bulan
41	Slovak	01/01/2002	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	91 hari/12 bulan
42	South Africa	01/01/1999	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	120 hari/12 bulan
43	Spain	01/01/2000	183 hari	183 hari	183 hari	183 hari	3 bulan/12 bulan
44	Sri Lanka	01/01/1995	90 hari	90 hari	90 hari	90 hari	90 hari/12 bulan
45	Sudan	01/01/2001	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	3 bulan/12 bulan
46	Sweden	01/01/1990	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	3 bulan/12 bulan
47	Switzerland	01/01/1990	183 hari	183 hari	183 hari	183 hari	5%6
48	Syria	01/01/1999	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	183 hari/12 bulan
49	Taiwan	01/01/1996	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	120 hari/12 bulan
50	Thailand34	01/01/1983	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	183 hari
51	Tunisia	01/01/1994	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan/12 bulan
52	Turkey	01/01/2001	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	183 hari/12 bulan
53	U.A.E	01/01/2000	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan
54	Ukraine	01/01/1999	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	4 bulan/12 bulan
55	United Kingdom	01/01/1976	183 hari	183 hari	183 hari	183 hari	91 hari/12 bulan
	-Renegosiasi	01/01/1995
56	United States	01/02/1991	120 hari	120 hari	120 hari	120 hari	120 hari/12 bulan
	-Renegosiasi	01/02/1997
57	Uzbekistan	01/01/1999	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	3 bulan/12 bulan
58	Venezuela	01/01/2001	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	10%7
59	Vietnam	01/01/2000	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	3 bulan/12 bulan

Keterangan:

1	jasa lainnya dalam P3B RI-Jerman dikenakan pajak 7,5% dari fee untuk jasa-jasa teknik (Pasal 12 P3B RI-Jerman)
2	meliputi jasa konsultasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 5 P3B RI-Jepang
3	jasa lainnya dalam P3B RI-Pakistan dikenakan pajak 10% dari fee untuk jasa-jasa teknik (Pasal 12 P3B RI-Luxembourg)
4	jasa lainnya dalam P3B RI-Pakistan dikenakan pajak 15% dari fee untuk jasa-jasa teknik, meliputi jasa manajerial, jasa teknis maupun jasa konsultasi (Pasal 13 P3B RI-Pakistan)
5	untuk menentukan timbulnya BUT tidak diperlukan time test
6	pajak atas jasa-jasa konsultasi dan lainnya dalam P3B RI-Swiss dikenakan pajak 5% dari jumlah pembayaran bruto (Pasal 13 P3B RI-Swiss)
7	dalam hal fee atas bantuan teknis meliputi pemberian segala macam jasa termasuk jasa konsultasi, jasa manajerial dan jasa teknis yang berkaitan dengan pengetahuan teknik, pengalaman, ketrampilan, metode atau proses,
	namun tidak termasuk pembayaran atas jasa-jasa profesional sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 15 P3B RI-Venezuela dikenakan pajak 10% dari jumlah bruto pembayaran (Pasal 12 P3B RI-Venezuela)
8	khusus Saudi Arabia, P3B hanya mencakup Lalu lintas Internasional
9	sepanjang pesanan tersebut mewakili lebih dari 60% peredaran usahanya
10, 14, 15, 17, 19,  21, 22, 24, 32, 33, 35, 36, 38		berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan (selain partnership) yang memiliki modal langsung paling tidak 25% pada perusahaan pembayar dividen
11, 12, 16, 25, 26, 28, 29, 31		berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang memiliki modal langsung paling tidak 25% pada perusahaan pembayar dividen
13	berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang memiliki modal langsung paling tidak 20% pada perusahaan pembayar dividen
18	berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang memiliki saham paling tidak 25% pada perusahaan pembayar dividen
20	berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang memiliki saham paling tidak 25% pada perusahaan pembayar dividen dalam jangka waktu 12 bulan segera sebelum akhir masa akuntansi dimana distribusi laba terjadi
23	berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang memiliki modal paling tidak 20% pada perusahaan pembayar dividen
27	berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang memiliki modal langsung paling tidak 20% pada perusahaan pembayar dividen
30	berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang memiliki modal langsung paling tidak 10% pada perusahaan pembayar dividen
34	dalam P3B RI-Thailand, terdapat pembedaan dalam penentuan tarif pajak atas dividen bagi RI dan bagi Thailand, lihat penjelasan
37	berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang menguasai pengambilan keputusan langsung atau tidak langsung paling tidak 15% pada perusahaan pembayar dividen
39	berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan (selain partnership) yang memiliki modal langsung paling tidak 10% pada perusahaan pembayar dividen
40	royalti untuk penggunaan dan hak untuk menggunakan peralatan industri, perdagangan dan ilmiah, perolehan informasi atau pengetahuan dibidang ilmiah, teknik atau perdagangan
41	tarif 10% untuk penggunaan atau hak untuk menggunakan, setiap hak cipta dibidang kesusasteraan, karya artisik atau ilmiah termasuk film sinematografi, dan film atau pita rekaman untuk penyiaran televisi atau radio
	tarif 15% diterapkan atas royalti dari penggunaan atau hak untuk menggunakan, paten, merek dagang, rancangan atau model, rencana, proses atau formula rahasia, atau setiap peralatan industri, perdagangan atau ilmiah;
	dan pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman-pengalaman dibidang industri, perdagangan atau ilmiah
42	terdapat pembedaan tarif pajak atas bunga dalam P3B RI-Perancis, lihat bagian penjelasan
43	terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Jerman, lihat bagian penjelasan
44	terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Italia, lihat bagian penjelasan
45	terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Norwegia, lihat bagian penjelasan
46	terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Rumania, lihat bagian penjelasan
47	terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Slovak, lihat bagian penjelasan
48	terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Swedia, lihat bagian penjelasan
49	terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Syria, lihat bagian penjelasan
50	terdapat pembedaan tarif pajak atas bunga dan royalti dalam P3B RI-Thailand, lihat bagian penjelasan
51	terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Inggris, lihat bagian penjelasan
52	terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Amerika Serikat, lihat bagian penjelasan
53	terdapat pembedaan tarif pajak atas bunga dalam P3B RI-Philippines

© DJP Tax K

PER-29/PJ/2011

PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-29/PJ/2011
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI DAN SURAT KETERANGAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SEMENTARA

                                      PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 
       NOMOR : PER - 29/PJ/2011 
       
         TENTANG 
       
  TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN 
   MINYAK BUMI DAN GAS BUMI DAN SURAT KETERANGAN PEMBAYARAN 
    PAJAK PENGHASILAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SEMENTARA 
       
       DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
 
Menimbang : 
 
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 
tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak 
dan Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penerbitan Surat 
Ketetapan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Surat Keterangan Pembayaran 
Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan Gas Bumi Sementara; 
 
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
 Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
 Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan 
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik 
 Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) 
 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik 
 Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan 
 dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara 
 Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
 5173).

        MEMUTUSKAN :
 
Menetapkan : 
 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN 
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI DAN SURAT KETERANGAN 
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SEMENTARA. 

         Pasal 1
 
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :
1. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan 
 eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Badan 
 Pelaksana.
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Kantor Pusat 
 Kontraktor terdaftar.
3. Surat ketetapan pembayaran pajak penghasilan minyak bumi dan gas bumi yang selanjutnya 
 disebut Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal 
 Pajak setelah dilakukan pemeriksaan pajak.
4. Surat keterangan pembayaran pajak penghasilan minyak bumi dan gas bumi sementara 
 yang selanjutnya disebut Surat Keterangan Pembayaran Pajak Penghasilan Sementara adalah 
 surat keterangan pembayaran pajak penghasilan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak 
 sebelum dilakukan pemeriksaan pajak.

         Pasal 2

(1) Atas pemenuhan kewajiban pajak penghasilan yang terutang bagi Kontraktor, Direktur Jenderal 
 Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak setelah dilakukan pemeriksaan.
(2) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
 (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur mengenai tata cara 
 penerbitan surat ketetapan pajak.

         Pasal 3

(1) Atas permohonan Kontraktor, sebelum Surat Ketetapan Pajak diterbitkan, Direktur Jenderal Pajak 
 dapat menerbitkan Surat Keterangan Pembayaran Pajak Penghasilan Sementara.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kontraktor kepada Kepala 
 Kantor Pelayanan Pajak, dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I 
 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan Surat Keterangan 
 Penerimaan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang telah divalidasi oleh 
 Direktorat Jenderal Anggaran dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II 
 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur 
 Jenderal Pajak ini.

         Pasal 4

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak 
 atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keterangan Pembayaran Pajak Penghasilan Sementara 
 paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
(2) Dalam hal permohonan Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, Kepala 
 Kantor Pelayanan Pajak memberitahukan secara tertulis kepada Kontraktor paling lama 5 (lima) hari 
 kerja sejak permohonan diterima.
(3) Surat Keterangan Pembayaran Pajak Penghasilan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 
 (1) diterbitkan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III 
 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur 
 Jenderal Pajak ini.

         Pasal 5
 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
 
 
 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 19 September 2011 
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, 
 
ttd. 
 
A. FUAD RAHMANY 
NIP 195411111981121001

Penerimaan BUMN

Jumat, 28 Oktober, 2011 - 15:43

Jakarta (ANTARA News) - Hingga semester pertama 2011, 18 BUMN publik di lingkungan Kementerian BUMN membukukan laba bersih mencapai Rp34,570 triliun, naik 36,44 persen dari periode sama 2010, yang cuma Rp25,34 triliun.

"Dari total laba bersih 142 BUMN pada semester I 2011 yang mencapai Rp69,88 triliun, kontribusi 18 BUMN Publik mencapai 49,47 persen," kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis.

Menurut Abubakar, kinerja keuangan BUMN yang sudah tercatat di pasar bursa ini dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan signifikan.

Dari 18 BUMN Tbk tersebut, selama semester I 2011, PT Bank BRI Tbk mencatat laba bersih tertinggi yaitu Rp6,82 triliun, disusul PT Bank Mandiri Rp6,33 triliun, PT Telkom Rp5,94 triliun, PT PGN Rp3,23 triliun, PT Bank BNI Rp2,73 triliun, PT Semen Gresik Rp1,87 triliun, PT Bukit Asam Rp1,61 triliun, PT Krakatau Steel Rp1,09 triliun, PT Aneka Tambang Rp996,71 miliar.

Selanjutnya PT Jasa Marga Rp753 miliar, PT Timah Rp651,88 miliar, PT Bank BTN Rp480,49 miliar, PT Wijaya Karya Rp139,09 miliar, PT Pembangunan Perumahan Rp44,99 triliun, PT Kimia Farma Rp36,96 miliar, PT Adhi Karya Rp21,63 miliar, PT Indofarma Rp6,27 miliar.

Sementara satu perusahaan, PT Garuda Indonesia Tbk, membukukan rugi Rp185 miliar.

Abubakar mengatakan, Kementerian BUMN selalu mendorong perusahaan milik negara untuk melakukan go public karena terbukti setelah terdaftar di pasar modal kinerja keuangan lebih baik.

"Privatisasi melalui pola IPO mendorong tercipta azas transparansi dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan benar pada setiap BUMN," tegas Abubakar.

Dia menyatakan, perusahaan akan lebih terbuka, sehingga pengawasan dan kontrol dari masyarakat atau publik menjadi lebih mudah.

"Keterbukaan diharapkan bisa mendorong kredibilitas dan akuntabilitas lebih baik," ujar Mustafa.

Dari sisi kinerja saham, ke-18 BUMN publik di Bursa Efek Indonesia itu mampu menguasai 26,16 persen kapitalisasi pasar atau mencapai sekitar Rp862,07 triliun dari total kapitalisasi 428 emiten yang mencapai Rp3.337,59 triliun.

Meski jumlah BUMN publik itu hanya 18 perusahaan atau sekitar empat persen dari total emiten di Bursa Efek Indonesia, namun pengaruhnya sangat signifikan terhadap transaksi saham.

"Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebagai indikator BEI dipengaruhi pergerakan harga saham BUMN karena merupakan merupakan saham unggulan seperti Telkom, Bank Mandiri, Bank BRI, PGN, Bank BNI, Semen Gresik, Aneka Tambang," kata Mustafa. (R017)

Editor: Ade Marboen

KEPMENKEU: Nomor: 1244/KM.1/2011

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1244/KM.1/2011

TENTANG

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU
UNTUK TANGGAL 31 OKTOBER 2011 SAMPAI DENGAN 06 NOVEMBER 2011

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 31 Oktober 2011 sampai dengan 06 November 2011.
   

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P tahun 2005;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 31 OKTOBER 2011 SAMPAI DENGAN 06 NOVEMBER 2011.

Pasal 1

Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 31 Oktober 2011 sampai dengan 06 November 2011, ditetapkan sebagai berikut :

1.	Rp	8.848,00		Untuk Dolar Amerika Serikat (USD)	1-
2	Rp	9.331,00		Untuk Dolar Australia (AUD)	1-
3	Rp	8.833,44		Untuk Dolar Canada (CAD)	1-
4	Rp	1.666,34		Untuk Kroner Denmark (DKK)	1-
5	Rp	1.138,34		Untuk Dolar Hongkong (HKD)	1-
6	Rp	2.837,54		Untuk Ringgit Malaysia (MYR)	1-
7	Rp	7.168,52		Untuk Dolar Selandia Baru (NZD)	1-
8	Rp	1.615,10		Untuk Kroner Norwegia (NOK)	1-
9	Rp	14.185,21		Untuk Poundsterling Inggris (GBP)	1-
10	Rp	7.043,21		Untuk Dolar Singapura (SGD)	1-
11	Rp	1.369,13		Untuk Kroner Swedia (SEK)	1-
12	Rp	10.145,64		Untuk Franc Swiss (CHF)	1-
13	Rp	11.635,19		Untuk Yen Jepang (JPY)	100-
14	Rp	1.376,15		Untuk Kyat Burma (BUK)	1-
15	Rp	178,13		Untuk Rupee India (INR)	1-
16	Rp	32.203,98		Untuk Dinar Kuwait (KWD)	1-
17	Rp	101,90		Untuk Rupee Pakistan (PKR)	1-
18	Rp	205,74		Untuk Peso Philipina (PHP)	1-
19	Rp	2.359,24		Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR)	1-
20	Rp	80,44		Untuk Rupee Sri Lanka (LKR)	1-
21	Rp	288,43		Untuk Baht Thailand (THB)	1-
22	Rp	7.042,43		Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND)	1-
23	Rp	12.406,36		Untuk Euro (EUR)	1-
24	Rp	1.391,28		Untuk Yuan China (CNY)	1-
25	Rp	7,88		Untuk Won Korea (KRW)	1-

Pasal 2

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1 maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini

Pasal 3

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2011

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Oktober 2011
An MENTERI KEUANGAN
Plt SEKRETARIS JENDERAL

ttd

KIAGUS AHMAD BADARUDIN 

Peraturan Sensus Pajak Nasional

PENGUMUMAN
NOMOR : PENG - 11/PJ.09/2011

TENTANG

PELAKSANAAN SENSUS PAJAK NASIONAL (SPN)

Sehubungan dengan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI, dengan ini dimohon perhatian masyarakat akan hal-hal sebagai berikut :

1.	Bahwa akhir-akhir ini diketahui ada oknum yang mengatasnamakan petugas SPN yang menghubungi Wajib Pajak (WP), sehingga dapat meresahkan masyarakat dan/atau WP.
2.	Berdasarkan butir 1 (satu) diatas, dengan ini disampaikan bahwa : Saat ini pelaksanaan SPN diprioritaskan pada sentra ekonomi/kawasan bisnis. Jika dikawasan tersebut terdapat gedung bertingkat tinggi (high rise building), maka sensus sekaligus dilakukan  pada gedung tersebut karena merupakan satu kawasan; Dalam melaksanakan tugasnya, petugas SPN di lengkapi dengan surat tugas, kartu pengenal serta memakai seragam berupa rompi dengan desain khusus. Petugas SPN juga mendatangi langsung masyarakat (bukan melalui telepon atau faksimili). Petugas pelaksana sensus terdiri dari 2 orang dalam Unit Pelaksana Sensus (UPS), dan disetiap lokasi sensus dapat terdiri dari + 10 UPS.
3.	Jika ada oknum yang mengaku sebagai petugas SPN tanpa dibekali dengan tanda-tanda seperti dimaksud butir 2b, diminta agar masyarakat tidak perlu melayaninya.
4.	Pelaksanaan SPN dilakukan tanpa dipungut biaya apapun atau gratis. Oleh karenanya jika ada oknum yang mengaku sebagai petugas SPN dan meminta uang atau imbalan lainnya adalah tidak benar, dan masyarakat agar menolak dan melaporkannya kepada pihak berwajib.
5.	Apabila masih memerlukan informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat atau Kantor Wilayah (Kanwil) DJP dan Kring Pajak 500200.

Demikian disampaikan, agar masyarakat mengetahui dan memahaminya.





Jakarta, 28 Oktober 2011
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

t.t.d.

N.E. Fatimah
NIP 195812121982102001

Pelatihan Perpajakan Brevet A & B

Tax Center FE Untirta membuka pendaftaran pelatihan perpajakan Brevet A & B terpadu.

Lama Pelatihan selama 3 bulan

Biaya pelatihan Rp 1.500.000

Pendaftaran dimulai tgl 1 November 2011

Syarat Pendaftaran : 1. Mengisi Formulir Pendaftaran

                                2. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 = 2 lembar

                                3. Fotocopy KTP 1 lembar

Formulir Pendaftaran dapat diperoleh di Sekretariat Tax Center FE Untirta, Gdg B lt 2, Kampus Untirta, jl. Raya Jakarta km 4 Pakupatan, Serang

Workshop e-SPT PPN

Tax Center FE Untirta akan menyelenggarakan workshop perpajakan tentang e-SPT PPN (pengisian form 1111 dan form 1111DM), pada hari Rabu, tgl 09 November 2011, di ruang PPAK gedung B Lt. 2, Kampus Untirta, Jl. Raya Jakarta km 4, Pakupatan, Serang, Banten.